BABELinewsnusantara. com,– Program Kartu Pangkalpinang Sejahtera (KPS) yang pernah digembar-gemborkan sebagai salah satu unggulan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Pada masa kepemimpinan Maulan Aklil (Molen) dan Wakil Wali Kota Sofyan, nyatanya hanya sebatas wacana. Hingga akhir masa jabatan keduanya, kartu yang digadang akan membantu masyarakat kurang mampu itu tidak pernah terealisasi.
Padahal, sejak tahun pertama menjabat pada 2018, masyarakat sudah menanyakan langsung kepada Wali Kota Molen soal realisasi Kartu Pangkalpinang Sejahtera. Saat itu, Molen menjawab dengan nada optimis namun mengambang.
“Sabar, kita akan bertahap menjalankan program-program yang sudah kami informasikan kepada masyarakat,” ujar Molen kala itu dalam salah satu pertemuan dengan warga.
Kartu Pangkalpinang Sejahtera disebut-sebut akan menjadi akses bantuan sosial terintegrasi yang mencakup subsidi pendidikan, layanan kesehatan gratis, serta bantuan kebutuhan pokok bagi warga berpenghasilan rendah. Program ini disambut positif oleh masyarakat karena dianggap mampu menjangkau langsung persoalan ekonomi warga di tengah mahalnya biaya hidup.
Namun, kenyataannya, hingga berakhirnya masa jabatan Molen–Sopian pada 2023, tidak ada satu pun warga yang menerima kartu tersebut. Bahkan, tidak terlihat adanya pengadaan kartu, sistem pendataan penerima manfaat, ataupun mekanisme distribusi yang disiapkan secara nyata.
Warga yang sempat berharap, kini merasa kecewa dan menganggap janji tersebut hanya menjadi alat kampanye.
“Kami sempat menunggu, tapi sampai Molen selesai menjabat, tidak ada apa-apa. Ini sudah jelas bukan lagi molor, tapi memang tidak pernah dikerjakan,” kata lysa, warga Kecamatan Rangkui.
Warga kini berharap agar pemimpin selanjutnya mampu merealisasikan program sejenis dengan perencanaan matang, komitmen tinggi, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.
