BANGKA TENGAH,inewsnusantara.com,- Puluhan masyarakat dari Desa Penyak, Kurau dan Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), dikomandoi LBH Milenial Bateng, beraudiensi dengan DPRD Bateng dan OPD Pemkab Bateng terkait, Senin siang (15/09/2025).
Dalam audiensi tersebut, terpantau dihadiri oleh Ketua Ketua DPRD Bateng, Batianus dan anggota DPRD lainnya, Asisten Setda Bateng, Wahyu Nurrakhman; Kepala DLH Bateng, Ari Yanuar; Kepala PTSP Naker Bateng, Risaldi Ashari; Kasatpolpp Bateng, Julhasnan; Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Polres Bateng, Koramil Koba, pihak Kecamatan Koba, Kades Penyak, Saparudin; Ketua BPD Guntung, Ketua LBH Milenial Bateng, Dairi (Dodoy), serta puluhan masyarakat Desa Penyak, Kurau dan Guntung.
Dalam audiensi yang berjalan tertib dan aman tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dampak sosial keberadaan perusahaan tambak udang yang dirasa minim hingga berdampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar.
Mewakili masyarakat Penyak, Kurau dan Guntung, Bung Dodoy menyampaikan, sebenarnya keberadaan perusahaan tambak udang ini, hendaknya menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, namun fakta di lapangan, beberapa tahun belakangan ini hal itu bertolak belakang.
“Investasi yang ada itu, malah kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktanya, terkait perizinan, hingga IPAL dan lainnya hendaknya dikaji kembali. Bahkan ada tambak yg masih masuk kawasan, hingga ada perusahaan tambak yang membangun rumah mesin di sempadan pantai, apakah itu sesuai aturan?,” katanya.
“Kemudian, belum lagi ada tenaga kerja dari luar daerah hingga tenaga kerja asing yang tidak melaporkan diri ke Pemdes setempat,” imbuhnya.
Lanjut Dodoy, belum lagi masalah pencemaran limbah, berimbas ke kebun sawit masyarakat yang mati. Bahkan, seperti di Desa Guntung, sumur warga indikasinya tercemar limbah.
Pencemaran sungai Guntung juga sempat viral di tiktok. Dari pengaduan nelayan juga, mereka mengaku hasil tangkapannya menurun drastis, karena efek pencemaran limbah ke laut.
“Bantuan dari perusahaan untuk masyarakat sekitar juga tak jelas, paling ada sembako itupun harus main gedor dahulu. Jadi, sebenarnya kejelasan retribusi perusahaan tambak ini seperti apa?,” ungkap Dodoy.
Sementara itu Kades Penyak, Saparudin, membenarkan apa yang disampaikan Bung Dodoy mengenai perusahaan tambak udang itu. Dampak limbah juga sangat jelas, terutama sumber air warga, permasalahan lapangan kerjaan juga, ada juga pihak desa mengundang pihak perusahaan tambak tapi yang datang perwakilan saja. Selain itu, mengajukan bantuan ke pihak perusahaan pun tidak ada respon.
“Dampak limbah sangat besar, lahan sawit warga juga puluhan sawit hektar mati akibat limbah itu. Jadi, tolong permasalahan ini agar betul-betul diperhatikan Pemda Bateng, seperti apa solusinya,” kata Kades Penyak.
Sementara itu, Kepala DLH Bateng, Ari Yanuar, membenarkan memang ada laporan yang masuk ke pihaknya beberapa waktu lalu terkait masalah tambak udang itu.
“Hal ini sudah kami jadikan pembahasan untuk dicarikan solusi penyelesaian. Selain itu, benar apa yang disampaikan Dairi, sepanjang jalan Kurau-Penyak ada bau limbah,” katanya.
Ari Yanuar juga mengaku salut dan bangga dengan ketertiban masyarakat yang hadir membawa aspirasi ini.
“Kami ucapkan terimakasih. Terkait dugaan pencemaran lingkungan, kami juga akan minta rekom dari DPRD Bateng untuk turun ke lapangan bersama komisi terkait,” katanya
Sedangkan Ketua DPRD Bateng, Batianus menyampaikan, lembaga DPRD berkewajiban menerima aspirasi masyarakat, baik secara lisan, ataupun tertulis. “Itu komitmen kami sebagai dewan, memaksimalkan fungsi pengawasan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat,” katanya.
Dikatakan Batianus, seperti apa yang dikeluhkan warga terkait investor swasta. Tentunya, berharap ada manfaat bagi masyarakat mulai dari penyerapan tenaga kerja, pajak dan retribusi daerah.
“Terkait dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat tambak udang, hingga hasil tangkap nelayan terkena dampak tentu jadi catatan bagi OPD terkait, termasuk kejelasan retribusi bagi daerah jg seperti apa, itu juga harus jelas. Maka dari itu, OPD terkait dan Komisi III harus turun ke lapangan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini,” tandas Batianus. (Rz)
