Bangka Belitung, INC,. – Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menyoroti langsung berbagai persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan saat rapat bersama PT PLN. Ia menekankan pentingnya pemerataan listrik, keandalan pasokan, hingga kesiapan mendukung hilirisasi industri timah di daerah.
Dalam forum tersebut, pihak PLN yang diwakili Putu dan Patriansyah menyampaikan sejumlah program dan komitmen. PLN menyebut telah menyediakan rumah UMK di Selindung serta membuka peluang masyarakat memanfaatkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selain itu, PLN juga akan melakukan pengecekan terhadap wilayah yang masih mengalami keterlambatan atau belum terlayani akses listrik.
Terkait keandalan sistem, PLN memastikan akan membangun gardu induk di wilayah yang belum memiliki infrastruktur tersebut sebagai upaya meningkatkan stabilitas pasokan listrik. Pemerintah daerah maupun masyarakat juga dipersilakan mengajukan permohonan layanan untuk segera ditindaklanjuti.
Namun, Imam Wahyudi menilai sejumlah hal krusial masih perlu penjelasan lebih konkret. Ia mempertanyakan kebijakan pemerataan pembangunan listrik di pulau-pulau kecil yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses. Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan PLN dalam menjamin kebutuhan listrik untuk mendukung hilirisasi timah, khususnya rencana pembangunan pabrik logam tanah jarang (LTJ) di Muntok.
Imam juga menekankan pentingnya jaminan keandalan listrik tanpa pemadaman dalam jangka panjang. Ia meminta kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi gangguan pasokan listrik.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya janji, tetapi kepastian. Bagaimana listrik bisa benar-benar stabil dan tidak sering padam, ini harus jelas siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Tak hanya itu, Imam meminta PLN memberikan informasi konkret yang bisa disampaikan kepada kepala daerah maupun komunitas, sebagai bentuk transparansi dan sinergi pembangunan.
Sejumlah anggota Komisi III lainnya turut menyampaikan pertanyaan dan kritik. Edi mempertanyakan kesiapan energi terbarukan serta evaluasi kinerja dan pelayanan PLN di Bangka Belitung. Taufik menyoroti rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Belitung pada 2027 yang dinilai perlu koordinasi lebih intens dengan pemerintah daerah, terutama terkait persoalan lahan.
Sementara itu, Syarfiah menekankan pentingnya kualitas infrastruktur kelistrikan agar tidak menggunakan material dengan tingkat kehandalan rendah. Imelda juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam mengakses pemasangan listrik baru, termasuk penambahan tiang jaringan, serta mempertanyakan kontribusi CSR PLN bagi masyarakat Bangka Belitung.
Menanggapi hal tersebut, PLN menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan dan membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat. Program-program yang telah berjalan diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas akses listrik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, Imam Wahyudi menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan agar komitmen PLN benar-benar terealisasi di lapangan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang masih membutuhkan perhatian serius.
