Bangka Belitung, INC,. – Pernyataan pejabat publik kembali menjadi sorotan setelah memicu keresahan di tengah masyarakat terkait kondisi cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Di tengah suasana Ramadan yang seharusnya menjadi momentum menahan diri dan memperkuat kesabaran, publik justru dihadapkan pada kegelisahan akibat informasi yang dinilai kurang menenangkan.
Presiden Mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung 2026 menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai cadangan BBM nasional yang disebut hanya sekitar 20 hari, memunculkan kekhawatiran luas di masyarakat.
Menurutnya, pernyataan tersebut muncul di tengah situasi geopolitik global yang sedang memanas, khususnya akibat konflik antara Iran dan Israel yang kembali meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah—wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak dunia.
Ketika ketegangan meningkat di kawasan tersebut, banyak negara mulai memperhitungkan potensi gangguan terhadap pasokan energi global. Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi tentu tidak sepenuhnya terlepas dari potensi dampaknya.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat pada dasarnya berharap mendapatkan informasi yang menenangkan sekaligus memberikan kepastian. Namun penyampaian informasi yang tidak disertai penjelasan komprehensif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas.
Bagi kalangan yang memahami sistem energi nasional, angka cadangan BBM selama 20 hari masih dapat dikelola melalui mekanisme distribusi serta impor. Namun bagi masyarakat awam, informasi tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa negara sedang berada di ambang krisis energi.
Dampaknya pun mulai terasa. Fenomena panic buying terjadi di sejumlah daerah dengan munculnya antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU Pertamina. Banyak masyarakat memilih mengisi BBM lebih banyak dari biasanya karena khawatir pasokan akan segera langka.
Perilaku tersebut merupakan respons psikologis yang lazim terjadi ketika masyarakat merasa kebutuhan dasar mereka terancam. Situasi semakin diperburuk ketika muncul dugaan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan penimbunan BBM.
Di beberapa tempat, BBM yang sebelumnya dijual sekitar Rp12.000 per liter dilaporkan meningkat hingga mencapai Rp15.000 per liter. Praktik semacam ini dinilai merugikan masyarakat sekaligus memperparah situasi yang sudah tidak kondusif.
Jika menengok kondisi di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, situasi ini dinilai semakin terasa ironis. Daerah yang selama ini dikenal sebagai negeri timah dengan potensi sumber daya alam besar justru kerap menghadapi persoalan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok.
Selain tantangan ekonomi akibat dinamika sektor pertambangan timah, masyarakat juga kerap menghadapi fenomena yang disebut sebagai “musim kelangkaan”. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, masyarakat bisa mengalami kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, kelangkaan BBM, hingga terbatasnya sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola serta stabilitas ekonomi daerah. Ketika kelangkaan terjadi berulang kali dalam waktu yang relatif singkat, kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi dan kebijakan pemerintah pun berpotensi tergerus.
Padahal, Bangka Belitung selama puluhan tahun telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sumber daya alamnya, khususnya timah. Ironisnya, masyarakat di daerah ini masih harus menghadapi antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM atau gas bersubsidi.
Presiden Mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung menilai setiap informasi yang disampaikan pejabat publik seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial di masyarakat. Komunikasi publik yang tidak utuh berpotensi memicu spekulasi, keresahan, bahkan kepanikan.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi melalui praktik penimbunan maupun penjualan BBM dengan harga tidak wajar.
Menurutnya, masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan dari pemerintah. Publik hanya membutuhkan dua hal utama, yakni komunikasi yang bijak serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Tanpa keduanya, kepanikan serupa dinilai akan terus berulang setiap kali muncul isu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Situasi ini menjadi refleksi bahwa di negeri timah yang kaya sumber daya alam, cerita tentang kelangkaan masih menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat. Sebuah ironi yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar kekayaan daerah benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
