Babel,inewsnusantara.com,-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, mengkritisi rentang target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran mendatang. Menurutnya, target yang dipatok terlalu lebar dan tidak menunjukkan arah pembangunan yang jelas.
Dalam dokumen yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), target pertumbuhan ekonomi daerah ditetapkan pada kisaran 2,69% hingga 4,46%. Edi menilai, rentang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik maupun administratif.
“Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal arah pembangunan dan tolak ukur keberhasilan. Target segamblang itu, 2,69 sampai 4,46 persen, terlalu longgar. Sulit dievaluasi, membingungkan publik, dan membuka ruang klaim keberhasilan semu,” ujarnya usai rapat pembahasan bersama TAPD di DPRD Babel, Jumat (25/7/2025).
Ia menegaskan, bahwa DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap indikator dalam dokumen perencanaan dan penganggaran disusun secara rasional dan berbasis data sektoral konkret.
Edi pun meminta TAPD—yang terdiri dari Sekda, Kepala Bappeda, dan jajaran OPD terkait agar menyampaikan proyeksi sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara terbuka, termasuk dari sektor pertambangan, perdagangan, industri, pertanian, hingga pariwisata.
“Masyarakat menunggu perbaikan ekonomi. Kita tidak bisa menyajikan proyeksi dengan angka mengambang tanpa kejelasan dasar. Ini menyangkut kredibilitas Pemprov, dan kami di DPRD tidak ingin mendiamkan hal yang prinsipil seperti ini,” tegasnya.
Edi menyarankan, agar rentang target pertumbuhan ekonomi dipersempit menjadi selisih yang lebih rasional, maksimal 0,4 hingga 0,5 poin persen, sehingga indikator tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kinerja yang akurat dan dapat dievaluasi.
“Kalau tidak ada kejelasan, lebih baik ditarik dulu untuk diperbaiki. Kami tidak ingin APBD ke depan dibangun di atas proyeksi makro yang lemah dan tidak profesional,” tutupnya.
