Dalam kesempatan itu, Andie Dinialdie menyampaikan hasil kegiatan Rembuk Buruh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026.
Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari dialog antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan organisasi pekerja di Sumatera Selatan. Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pekerja, mulai dari peningkatan kesejahteraan buruh, perlindungan tenaga kerja, peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi, hingga upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, turut menjadi pokok pembahasan.
Ketua DPRD Sumsel menegaskan bahwa kegiatan Rembuk Buruh merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan kalangan pekerja. Menurutnya, hasil rembuk tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha.
“Kami menyampaikan berbagai aspirasi dan rekomendasi yang lahir dari dialog bersama para pekerja dan Forkopimda Sumatera Selatan. Harapannya, hasil rembuk ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Andie Dinialdie.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang aktif membangun ruang dialog antara pemerintah, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menilai pendekatan dialogis merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
Afriansyah Noor juga menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan pelatihan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan buruh serta mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Selatan maupun Indonesia secara umum.
