Pangkalpinang, INC, – Keresahan ekonomi masyarakat Pulau Belitung dibawa langsung ke Jakarta. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur meminta pemerintah pusat segera mencari jalan keluar atas persoalan pertambangan timah yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Rombongan tersebut mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu (29/7/2026). Mereka dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan diterima Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, serta pimpinan DPRD dari kedua kabupaten.
Di hadapan pemerintah pusat, DPRD Babel menyoroti minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat penambang di Belitung.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghantam sektor pertambangan, tetapi ikut menekan perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas usaha melambat, daya beli menurun dan pendapatan keluarga penambang ikut tertekan.
“Intinya, kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” tegas Didit.
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat daerah. Dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat agar aktivitas pertambangan masyarakat kembali memiliki kepastian.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan juga memaparkan kondisi lapangan, termasuk dampak perlambatan pertambangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha masyarakat.
Wamenhan Donny Ermawan, menyambut baik langkah DPRD Babel dan pemerintah daerah yang membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Koordinasi dinilai penting untuk mencari solusi terhadap persoalan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.
Meski belum menghasilkan keputusan final, pertemuan tersebut menjadi langkah awal membawa persoalan ekonomi Belitung ke level pemerintah pusat.
Kini masyarakat menunggu tindak lanjutnya. Sebab bagi ribuan keluarga di Belitung, persoalan timah bukan hanya soal produksi dan kuota, tetapi menyangkut bagaimana dapur tetap mengepul dan roda ekonomi tetap berputar.
