BANYUASIN -inewsnusantara.com,-Memasuki masa tenang, Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Betung bersama TNI – Polri kawal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Betung dalam penertiban Alat Praga Kampanye (APK) Pilkada 2024, di seluruh wilayah Kecamatan Betung, Minggu (24/11).
Ketua Panwaslu Kecamatan Betung Malyadi SH MSi, dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya telah
memerintahkan PKD untuk berkoordinasi dengan PPS guna membantu dan mengawal penertiban APK, PTPS juga dilibatkan.
Ia menyebut, bahwa ada ratusan APK yang ditertibkan baik itu APK Paslon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel, maupun APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Kami juga apresiasi kerjasamanya PPK, Polsek Betung, Koramil Betung Satpol PP, PKD, PPS, PTPS dan semua yang terlibat.
“Alhamdulilah berkat kerjasama dengan semua pihak yang terlibat, dalam hitungan jam penertiban APK di seluruh wilayah Kecamatan Betung tuntas,” ungkap Malyadi, saat dibincangi di selah – selah kegiatannya tersebut.
“Dalam mengawal penertiban APK ini, kita juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri yang mana penertiban ini di jalur utama jalan lintas Palembang – Betung sampai ke pemukiman penduduk.
selanjutnya untuk yang di desa- desa dilakukan PPS dan KPPS yang dikawal oleh PKD,” terangnya.
Malyadi menegaskan, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa tenang. Masa tenang dijadwalkan digelar selama 24-26 November 2024.”Penertiban segala bentuk APK, mengingat bahwa pada tanggal 24 November 2024 itu dimulainya masa tenang, artinya bahwa di masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Malyadi menerangkan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Betung telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menertibkan APK di wilayah kerjanya masing-masing.
Ia juga menjelaskan, Panwaslu Kecamatan Betung akan terus melakukan monitoring selama masa tenang hingga menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara guna mencegah adanya potensi pelanggaran.
“Kita akan melakukan patroli pengawasan, tujuannya untuk memastikan bahwa pada masa tenang ini tidak ada kampanye apapun, kita mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilihan. Seperti money politik, mobilisasi pemilih, hingga intimidasi pemilih,” terangnya. (Adm).
