Edi Nasapta: Selesaikan Masalah Pulau Tujuh Lewat Jalur Persuasif.

- Redaksi

Minggu, 29 Juni 2025 - 12:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANGKALPINANG,Inewsnusantara.com — Polemik status kepemilikan Pulau Tujuh yang saat ini mencuat mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menyarankan agar Gubernur Bangka Belitung lebih mengedepankan langkah persuasif ketimbang langsung membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Daripada repot-repot mau ke MK, Pak Gubernur bisa melakukan pendekatan persuasif kepada Menteri Dalam Negeri. Kami DPRD mendukung langkah persuasif, untuk mengembalikan statusnya ke Bangka Belitung,” kata Edi Nasapta, Rabu (18/6/2025).

Menurut Edi, langkah hukum ke MK tetap perlu dipertimbangkan secara matang dengan data dan bahan yang lengkap agar tidak menimbulkan keputusan yang justru merugikan Bangka Belitung.

Baca Juga :  GESID Babel Gelar FGD Bahas Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Aktivis Dalam Negara Demokrasi

“Jangan berseteru dulu, takutnya sudah ke MK lalu ditolak, yang malu itu kita. Takutnya nantinya tidak tepat, siapa tahu tim hukumnya belum terlalu kuat dan alasan mengajukan keberatan di MK tidak mengena sasaran, malah ujung-ujungnya ditolak,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis seperti membawa masalah ini ke MK.

“Jangan terlalu gegabah. Kalau ditolak, kalau kalah ya selesai, karena ini konstitusi tertinggi,” imbuh politisi Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut, Edi juga menyarankan agar Pemprov Babel memberikan pemahaman menyeluruh kepada Menteri Dalam Negeri terkait status Pulau Tujuh yang menjadi harapan masyarakat Bangka Belitung.

Baca Juga :  PMI Targetkan Edukasi Donor Darah Sampai Tingkat Kelurahan

“Kita juga harus introspeksi diri, cukup tidak porsi kita untuk membangun Pulau Tujuh. Lalu langkah apa untuk membangun, memberikan porsi anggaran APBD hingga porsi perhatian untuk Pulau Tujuh,” tegas Edi.

Edi berharap di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani dan Hellyana, DPRD bersama eksekutif dapat lebih dulu turun langsung ke Pulau Tujuh sebelum menentukan arah kebijakan.

“Penduduk Pulau Tujuh juga terlihat tidak ada upaya masuk ke Bangka Belitung. Perlu sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Kalau perlu kita datang dulu ke sana, ajak saya serta pimpinan DPRD untuk melihat kondisi secara langsung,” tutupnya. (I17)

Berita Terkait

Densus 88 Perkuat Mahasiswa IAIN SAS Babel Tangkal Radikalisme Digital
915 Warga Gerunggang Terima Bantuan Pangan, Setiap KPM Dapat 20 Kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng
915 Warga Gerunggang Terima Bantuan Pangan, Setiap KPM Dapat 20 Kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng
Belajar Dari DKI, DPRD Babel Bidik Reformasi Parkir Cegah Kebocoran PAD
Didit Srigusjaya Beri Ultimatum PT GML, Tuntutan Masyarakat 9 Desa Harus Diselesaikan dalam Sebulan
Melalui Patroli Poskamling, Babinsa Bina Silaturahmi Dengan Warga
Pansus Perkebunan DPRD Sumsel Dorong BPK RI Prioritaskan Audit Komprehensif Dana Replanting Perkebunan
Salurkan 2 Sapi dan 33 Ekor Kambing Kurban tiap Tahun, ADR Agro Wajib Dicontoh

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 22:28 WIB

Densus 88 Perkuat Mahasiswa IAIN SAS Babel Tangkal Radikalisme Digital

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:01 WIB

915 Warga Gerunggang Terima Bantuan Pangan, Setiap KPM Dapat 20 Kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:53 WIB

915 Warga Gerunggang Terima Bantuan Pangan, Setiap KPM Dapat 20 Kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:13 WIB

Belajar Dari DKI, DPRD Babel Bidik Reformasi Parkir Cegah Kebocoran PAD

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:31 WIB

Didit Srigusjaya Beri Ultimatum PT GML, Tuntutan Masyarakat 9 Desa Harus Diselesaikan dalam Sebulan

Berita Terbaru

Daerah

HAMASS Desak Kejati Sumsel Usut Korupsi Sektor Perbankan

Jumat, 5 Jun 2026 - 18:36 WIB