Jakarta, INC. – Bawaslu Kota Pangkalpinang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, lembaga pengawas pemilu tersebut berhasil meraih penghargaan Terbaik 3 kategori Siaran Pers dalam Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Penghargaan tersebut, semakin mengukuhkan posisi Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Bawaslu kabupaten/kota dengan kinerja kehumasan terbaik se-Indonesia.
Capaian ini diraih hanya berselang satu hari, setelah sebelumnya Bawaslu Pangkalpinang juga menyabet penghargaan Terbaik 3 kategori aktivitas pencegahan terbaik pada malam Apresiasi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bawaslu Republik Indonesia atas penilaian yang telah diberikan sehingga Bawaslu Pangkalpinang berhasil meraih dua penghargaan nasional dalam kategori berbeda.
Menurut Imam, capaian tersebut merupakan bukti nyata hasil kerja kolektif dan sinergi seluruh jajaran Bawaslu Kota Pangkalpinang bersama para pemangku kepentingan.
“Ini bukan hanya simbol capaian, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan sinergi, profesionalitas, dan kualitas demokrasi di daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang,” ujar Imam.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Pangkalpinang, Wahyu Saputra, menegaskan bahwa keberhasilan di bidang kehumasan tidak lepas dari peran penting media massa.
Ia menyebutkan, tugas kehumasan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan media dalam menyampaikan informasi serta edukasi kepemiluan kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk kerja sama yang saling menguatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini terjalin,” ujar Wahyu.
Raihan dua penghargaan nasional secara beruntun ini menjadi bukti komitmen Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam menjaga transparansi, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta mengawal demokrasi yang berintegritas di daerah.
