Pangkalpinang, INC. — Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bangka Belitung kian meresahkan. Antrean panjang di SPBU hingga harga BBM eceran mencapai Rp14.000–Rp19.000 per liter membuat masyarakat semakin terbebani.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Bangka Belitung, mendesak DPRD Babel segera memanggil pihak terkait dan mengevaluasi distribusi BBM yang dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Ketua Bidang Advokasi PW IPM Babel, Andre, mengatakan persoalan BBM bukan sekadar antrean kendaraan. Kondisi tersebut turut menguras waktu produktif masyarakat dan menyulitkan pelajar mengakses fasilitas pendidikan.
“Masyarakat terpaksa membuang waktu produktif hanya untuk mengantre BBM. Waktu bekerja hilang, pengeluaran membengkak, hingga pelajar kesulitan mengakses fasilitas pendidikan. Ini bukan lagi situasi yang bisa dimaklumi,” tegas Andre, Selasa (27/10/2026).
IPM meminta, Pertamina dan pemerintah daerah membuka secara transparan penyebab terganggunya pasokan BBM serta memastikan distribusi berjalan normal dan harga tetap sesuai ketentuan.
Desakan tersebut mendapat perhatian DPRD Babel. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, sebelumnya telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Banmus DPRD Babel.
Undangan RDP telah disampaikan kepada General Manager Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU se-Bangka Belitung untuk membahas persoalan distribusi BBM.
Andre berharap, RDP tidak sekadar menjadi forum pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret, termasuk pengawasan penjualan BBM eceran dan evaluasi menyeluruh terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Kami meminta, DPRD hadir mewakili suara rakyat untuk mengaudit serta mengevaluasi seluruh jajaran terkait. Masyarakat hanya membutuhkan tiga hal, kemudahan mendapatkan BBM, harga sesuai ketentuan pemerintah, dan kepastian pelayanan,” pungkasnya..
