Palembang,inewsnusantara.com,-Forum Pimred dan Penerbit Sumsel Pertanyakan Pelaksanaan Pengadaan Paket Jasa Iklan di Sekretaria DPRD Palembang
Terkait pelaksanaan pengadaan tiga paket belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Tahun Anggaran 2025 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yang diduga tidak jelas, Forum Pemimpin Redaksi dan Penerbit Sumatera Selatan (FPPS) yang beranggotakan 14 media resmi melayangkan surat kepada Sekretariat DPRD Kota Palembang.
Ketua FPPS H. Syahril Fauzi, menyatakan bahwa surat resmi tersebut meminta klarifikasi dan penjelasan terkait mekanisme pengadaan.
“Sesuai hasil rapat forum pada awal Oktober 2025 lalu, FPPS mempertanyakan transparansi dan metode pelaksanaan pengadaan tiga paket dengan nilai miliaran, khususnya terkait perbedaan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan,” tegas Syahril, Kamis (02/10/2025).
Dikatakan H. Syahril Fauzi yang juga Ketua Pembina Forum Wartawan 789 ini, langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media dalam mengawal pembangunan. “Sikap FPPS didasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.
Dari hasil rapat forum terungkap adanya dugaan penyimpangan prosedur. “Informasi yang kami peroleh, dua dari tiga paket tidak menggunakan metode E-Purchasing sebagaimana tercantum dalam RUP.
Prosesnya malah dilakukan secara manual dan tidak tercatat pada fitur Non Tender di SPSE LPSE Kota Palembang,” jelasnya.
Melalui surat tersebut, FPPS menuntut jawaban:
• Mengapa pemilihan penyedia untuk dua paket tidak melalui E-Purchasing?• Siapa pihak yang melaksanakan pemilihan penyedia?• Mengapa metode Penunjukan Langsung tidak dilakukan lewat SPSE LPSE Kota Palembang?• Siapa saja penyedia yang ditunjuk beserta nilai kontrak masing-masing?.
FPPS berharap Sekretariat DPRD Kota Palembang memberikan tanggapan resmi demi mendukung keterbukaan informasi publik dan mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran pemerintah.
” tegas Syahril Fauzi.
