BANYUASIN–Pj Bupati Banyuasin, Muhammad Farid S. STP MSi bersama dengan Pj. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH M.S.E dan Perusahaan Umum Bulog Wilayah Sumsel Babel meninjau langsung Gabah Petani Desa Telang Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Sabtu (25/1).
Peninjauan ini guna memastikan dan mengharapkan agar pihak Badan Usaha Logistik (Bulog) di wilayah Sumsel dapat menyerap gabah petani secara maksimal menyusul telah masuknya masa panen raya padi di sejumlah sentra pangan di Sumsel.
Elen Setiadi menekankan maksud dan tujuan ke lapangan bersama dengan Bulog, dikarenakan komunikasi antara Bulog dengan petani belum terjadi dengan baik, itulah sebabnya, Bulog tidak mempunyai mitra di Desa Telang Sari Kecamatan Tanjung Lago.
“Kita sudah tunjuk tadi untuk jadi mitra disini, kemudian mitra akan bekerjasama dengan bulog segera untuk menyerap hasil panen gabah dari Kecamatan Tanjung Lago. Kabupaten Banyuasin merupakan daerah penghasil padi tertinggi di Sumsel, oleh karena itu, saya minta agar Bulog dapat menyerap gabah petani dengan maksimal mengingat pemerintah telah menghentikan kebijakan impor beras di tahun 2025,” tegas Elen.
“Bulog harus menyerap dari semua petani, tolong juga bulog bekerjasama dengan badan swasta yang memiliki dryer atau pengeringan, karena yang menjadi kendala petani adalah tidak tersedianya dryer,” imbuhnya.
Elen menuturkan, Bulog memiliki ketentuan tertentu terkait gabah yang dapat diserap dan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat hasil panen tidak memenuhi standar petani akan dibeli sesuai dengan rafaksi.
Menyikapi hal tersebut, Elen meminta Bupati Banyuasin bersama Danrem untuk bisa mendampingi dan memastikan bahwa gabah yang akan diserap oleh bulog itu sesuai dengan keinginan petani, semakin baik kualitasnya, maka harganya akan semakin baik.
“Kami minta Danrem untuk memastikan dan mengecek harganya besok kalau sudah ada transaksi pastikan harganya sudah Rp. 5.750 dengan kualitas hasil panen,” terangnya.
Pemerintah Provinsi lanjut Elen terus berkoordinasi dengan Pemerintah Banyuasin untuk segera memperbaiki Rice Milling Plant (RMP) atau Pabrik Pengolahan beras di Kecamatan Tanjung Lago.
“Pemprov sudah bicara dengan Bupati Banyuasin untuk memperbaiki RMP kita segerakan untuk bisa berfungsi, hingga nanti bisa meningkatkan kualitasnya, mulai dari kadar airnya bahkan bisa dibawah 25% sehingga harga Rp. 6.500 bisa kita capai disini,” tambahnya.
Elen juga menghimbau agar Dinas Pertanian Provinsi Sumsel maupun kabupaten/kota untuk sudah harus mempertimbangkan pengadaan bibit atau mulai menyiapkan benih tanam berikutnya.
“Gapoktan atau korporasi mulai mengadakan alsintan minimal dryer, karena kalau tidak ada dryer itu sulit bagi petani untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Ini penting cara dan solusinya panen berikutnya akan lebih baik,“ tandasnya.
Sementara Manager Bisnis Perum Bulog Wilayah Sumsel Babel, Budhi Indrawan mengatakan pihak Bulog melakukan pembelian gabah dan beras petani sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah Rp 6.500 adalah gabah kering panen di tingkat petani dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
“Intinya untuk diluar kualitas masih bisa diterima namun ada harga penyesuaian atau rafaksi sesuai dengan tabel standar harga yang ditetapkan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) atau untuk harga terendahnya itu pada kisaran Rp. 5.750,” tandasnya.
Menyikapi intruksi Pj. Gubernur Sumsel, Pj. Bupati Banyuasin Muhammad Farid membenarkan bahwa sudah ada pembicaraan dengan Pemprov untuk memperbaiki RMP, hingga nanti bisa meningkatkan kualitas gabah yang ada di Banyuasin khususnya.
Farid menekankan bahwa Kabupaten Banyuasin dalam hal ini tentu terus mengupayakan sesuai dengan instruksi provinsi dan pusat agar dapat menopang kebutuhan pangan di Banyuasin khususnya dan provinsi bahkan nasional umumnya.
Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Pj. Gubernur, bersama-sama kita bekerja dan bersinergi agar dapat memaksimalkan kebutuhan pangan/beras di Indonesia mengingat apa yang telah disampaikan Pj. Gubernur bahwa pemerintah telah menghentikan kebijakan impor beras di tahun 2025. (Adm)
