BANGKA BELITUNG,inewsnusantara.com,- Ratusan massa berbagai penjuru Pulau Bangka mulai dari Kabupaten Bangka, Bangka Selatan (Basel) dan Bangka Tengah (Bateng), menggelar aksi unjukrasa damai di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu siang (10/09/2025).
Aksi massa tersebut, disambut Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya; Wakil Ketua, Edi Iskandar dan didampingi beberapa anggota dewan lainnya seperti Mehoa, Maryam, Himma Olivia, Yogi Maulana.
Aksi ini disebut sebagai puncak kegelisahan para penambang skala kecil yang merasa nasibnya kian terhimpit, di tengah ancaman penegakan hukum dan isu kedatangan Satuan Tugas (Satgas) Timah.
Dalam orasi yang disampaikan para orator seperti Ahmad Wahyudi, Danil dan Rosidi yang intinya menyampaikan 3 tuntutan terkait penolakan terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI), pengesahan IPR (Izin Penambangan Rakyat) hingga Tata Kelola Pertambangan di dalam IUP yang sudah ada dengan melibatkan masyarakat.
Berbagai spanduk terpampang jelas dalam aksi massa itu seperti “Rakyat harus berdaulat atas tanah, hidup tambang rakyat dan tolak HTI, jangan tumbalkan rakyat”.
Kemudian spanduk bertuliskan, “Aset sitaan Kejagung korupsi timah serah ke Pemda”
Hingga spanduk yang menarik perhatian yaitu, “Kami warga Desa Batuberiga mendukung penambangan PT timah apabila masyarakat dilibatkan”.
Disampaikan Danil, dirinya mewakili masyarakat Desa Batuberiga, Kecamatan Lubukbesar, Bateng yang pro tambang, menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan kata-kata di dalam spanduk yang dibawa, bahwa masyarakat Batuberiga mendukung penambangan PT Timah apabila masyarakat dilibatkan.
“Hari ini, 10 September 2025, saya berbicara di sini mewakili warga Desa Batuberiga, mendukung penambangan PT Timah asalkan masyarakat dilibatkan,” tegas Danil.
“Intinya, kami ingin bekerja pak, kami juga minta PT Timah melibatkan masyarakat dalam penambangan di dalam IUP mereka,” timpal salah seorang peserta aksi unjukrasa.
“Masyarakat butuh kerja dan makan, juga anak-anak butuh biaya sekolah pak, jangan takut-takuti kami dengan hukum. Kami juga pertanyakan kemana tujuh legislator asal Babel di DPD dan DPR RI saat ini?,” timpal peserta aksi lainnya.
Ahmad Wahyudi, salah seroang orator aksi menyampaikan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat), yakni: 1. Optimalisasi IUP BUMN dan swasta melalui kemitraan; 2. Stabilisasi harga timah; 3. Jaminan perlindungan hukum bagi tambang rakyat.
“Sudah empat kali digaungkan, dijanjikan, tapi kejelasan itu tak ada. Sementara di tengah kasus korupsi timah Rp271 triliun, masyarakat kecil tidak merasakan dampak kesejahteraan sama sekali,” tegas Wahyudi, membakar semangat massa.
Selain TRITURA, koordinator aksi Muhammad Rosidi juga menyampaikan delapan tuntutan lain yang berkaitan dengan kondisi pertambangan di Babel. Ia berharap ada perubahan nyata dalam tata kelola tambang.
“Rakyat jangan selalu dijadikan tumbal, lalu politisi jangan memainkan isu konflik. Saya harap semua bersatu, baik DPD RI, DPR RI, maupun seluruh pemangku kepentingan, untuk rakyat,” ujar Rosidi.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan kesiapannya menjembatani aspirasi penambang kepada aparat penegak hukum.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar yang menegaskan pihaknya akan selalu berpihak kepada rakyat. “Kalau ini murni suara masyarakat Bangka Belitung, tentu kami akan tindak lanjuti,” ujarnya
Sementara itu, Polresta Pangkalpinang menurunkan 125 personel untuk mengamankan jalannya aksi agar berlangsung tertib dan kondusif. (Rz)
