Bangka – INC,-Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKS, Yus Rizal, menyoroti belum terealisasinya aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Hal itu disampaikannya saat melaksanakan reses pertama tahun 2026 di Kelurahan KudaY.
Dalam pertemuan tersebut, Yus Rizal menegaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam sistem demokrasi yang seharusnya menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi.
Namun, di balik komitmen tersebut, ia mengungkapkan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang hingga kini belum dapat direalisasikan. Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran daerah yang semakin menekan ruang gerak pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
Yus Rizal memaparkan bahwa, struktur APBD Kabupaten Bangka saat ini didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai sekitar 92 persen. Sementara itu, alokasi untuk belanja modal atau pembangunan pada tahun 2025 hanya berada di kisaran 7,5 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan utama dalam merealisasikan berbagai program, baik pembangunan fisik maupun nonfisik yang diharapkan masyarakat. Akibatnya, pokok-pokok pikiran (pokir) yang telah diserap melalui reses belum dapat diwujudkan secara optimal.
Ia pun mendorong pihak eksekutif, termasuk bupati dan jajaran, untuk tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta mengedepankan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia menekankan perlunya upaya bersama untuk memperbaiki struktur anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, tanpa pembenahan ruang fiskal, aspirasi masyarakat berpotensi terus tertunda, sementara kebutuhan pembangunan di lapangan semakin mendesak.
