Pangkalpinang, INC– Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, bersama Sekretaris Daerah Mie Go dan jajaran kepala bagian mengikuti Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Smart Room Center (SRC) Gedung Wali Kota Pangkalpinang ini menjadi forum strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta menyerap berbagai kebutuhan daerah.
Dalam forum tersebut, Ditjen Otonomi Daerah menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kepada pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi guna mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dessy Ayutrisna menyatakan dukungan penuh terhadap forum tersebut sebagai ruang evaluasi sekaligus penyampaian aspirasi daerah yang selama ini masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana menggelar pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pimpinan daerah, mengingat masa kerja pemerintahan saat ini baru berjalan sekitar lima bulan sehingga membutuhkan penguatan kapasitas.
Selain itu, Dessy juga menyinggung persoalan Transfer ke Daerah (TKD), di mana belanja pegawai di Pangkalpinang dinilai masih berada pada kisaran yang sama dengan daerah lain.
Tak hanya itu, Pemkot Pangkalpinang kembali menyoroti usulan status wilayah Kepulauan Bangka Belitung kepada Badan Informasi Geospasial yang telah diajukan sejak 2024, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, pemerintah kota juga tengah mendorong rencana pengelolaan kawasan industri oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proses perizinan masih berjalan di tingkat pusat dan saat ini disebut telah mencapai sekitar 60 persen di Direktorat Jenderal BUMN.
“Harapannya, apa yang kita usulkan dapat segera direspons oleh pemerintah pusat, sehingga keberlanjutan pembangunan di Kota Pangkalpinang bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dessy.
