PANGKALPINANG , INC,-Krisis tata niaga timah di Bangka Belitung (Babel) kian genting. Sekitar 4.000 ton timah hasil tambang rakyat dilaporkan menumpuk, sementara kepastian penyerapan oleh PT Timah masih terkendala penerbitan RKAB.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mendesak pemerintah pusat segera turun tangan. Ia khawatir persoalan tersebut tidak hanya memukul ekonomi masyarakat, tetapi juga memicu persoalan sosial dan keamanan.
Saat ini, kuota yang sedang diproses disebut hanya sekitar 3.600 ton. Jumlah itu dinilai belum mampu mengatasi stok timah rakyat yang telah menumpuk.
Akibat minimnya pembeli resmi, penambang rakyat kesulitan menjual hasil tambang. Bahkan, penjualan dalam jumlah kecil pun disebut sulit dengan harga yang jauh dari harapan.
“Jangan rakyat mau jual sekilo, dua kilo saja susahnya minta ampun, dan harganya sangat memprihatinkan,” ujar Wakil Bupati Belitung Syamsir.
Didit menilai kondisi tersebut harus segera mendapat solusi. Sebab, ketika hasil tambang tidak terserap melalui jalur resmi, potensi munculnya perdagangan ilegal hingga penyelundupan timah dinilai semakin terbuka.
“Karena tidak ada yang mau beli timah, kalau ada yang beli pun harganya murah, sehingga dampaknya ke semua sektor. Karena ini bicara perut, kami khawatir juga akan terjadi potensi gangguan kamtibmas,” kata Didit.
DPRD Babel akan meminta diskresi dan kepastian hukum kepada pemerintah pusat. Persoalan ini juga akan dibawa dan dikawal hingga Komisi XII DPR RI.
Bagi Babel, persoalan timah kini bukan sekadar soal komoditas. Di tengah stok yang terus menumpuk, nasib ekonomi masyarakat dan stabilitas daerah ikut dipertaruhkan.
