Bangka, INC,. -Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisi III, Imam Wahyudi, S.IP, gelar kegiatan reses di Balai Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Minggu pagi (18/01/2026).
Kegiatan reses, menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dinilai menghambat pembangunan desa. Sekitar seratusan warga hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam sambutannya, Imam menegaskan bahwa reses bukan sekadar forum menyerap keluhan, melainkan pintu masuk penyelesaian persoalan masyarakat.
Ia menilai DPRD harus mampu menghadirkan manfaat nyata melalui pengawalan kebijakan dan anggaran pemerintah.
Salah satu aspirasi krusial disampaikan Ketua Adat Baturusa, Iswanto, terkait kondisi jalan di Dusun III Komplek Plaben sepanjang kurang lebih dua kilometer yang hingga kini belum diaspal. Jalan tersebut baru diserahkan oleh PT Timah kepada Pemerintah Kabupaten Bangka, meski telah digunakan warga selama puluhan tahun.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan lingkar dalam Desa Baturusa yang terakhir dibangun pada 2012 dan kini mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Menanggapi hal tersebut, Imam menyatakan komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi meskipun kewenangan pembangunan berada di ranah pemerintah kabupaten.
Ia menegaskan akan melakukan komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Di bidang sosial, masyarakat mengusulkan bantuan kacamata baca bagi lansia serta pengembangan potensi wisata Sungai Baturusa dan kawasan Air Batu.
Imam mendorong pemerintah desa bersama pemuda dan BPD segera menyusun peraturan desa agar potensi wisata dapat dikelola secara legal dan berkontribusi terhadap pendapatan asli desa.
Sebagai Ketua Panitia Khusus Persampahan DPRD Babel, Imam juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Babel telah menetapkan konsep Tempat Pengolahan Sampah Terpadu regional yang direncanakan dibangun di wilayah Sambung Giri, Kecamatan Merawang.
Ia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, sejalan dengan upaya pemerintah desa yang telah menyiapkan tempat sampah di depan rumah warga.
Isu tanggung jawab sosial perusahaan turut mengemuka. Anggota BPD Baturusa, Amarta, mempertanyakan minimnya kontribusi CSR perusahaan sawit dan tambak udang skala besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Imam menilai persoalan CSR harus menjadi perhatian bersama dan mendorong pemerintah desa untuk duduk bersama pihak perusahaan agar tanggung jawab sosial tidak hanya bersifat formalitas.
Dari sektor kelautan, Ketua Nelayan Baturusa, Ferdi, menyampaikan bahwa koperasi nelayan telah terbentuk dan berharap adanya bantuan alat tangkap dari pemerintah provinsi.
Menanggapi hal itu, Imam menyatakan akan berkoordinasi dengan komisi terkait agar aspirasi nelayan dapat ditindaklanjuti melalui program bantuan pemerintah daerah.
Keluhan lainnya disampaikan warga terkait kerusakan tribun penonton lapangan sepak bola Desa Baturusa yang dinilai berada di lokasi strategis namun belum mendapat perhatian.
Terkait sektor pendidikan, anggota DPRD Babel Me Hoa melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit, pemerintah tetap melakukan efisiensi anggaran.
Ia menyebut pada April mendatang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan menerima dana bagi hasil royalti timah sekitar satu triliun rupiah, seiring kenaikan persentase royalti dari 3 persen menjadi 7 hingga 9 persen secara progresif.
Dana tersebut, menurut Me Hoa, akan diperjuangkan bersama DPRD agar diprioritaskan untuk sektor pendidikan sebagai kebutuhan utama masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses akan disuarakan dan dikawal, karena itulah esensi dari kegiatan reses anggota legislatif.
Menutup kegiatan, Imam menyampaikan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka. Ia bahkan membuka peluang ke depan agar kepala daerah dapat hadir langsung dalam kegiatan reses.
Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah akan mempercepat proses penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Kepala Desa Baturusa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, nelayan, pemuda, serta warga Desa Baturusa dan sekitarnya.
