Bangka Belitung, INC,. — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM jenis solar bersubsidi bagi nelayan. Temuan tersebut mengungkap adanya selisih signifikan antara kuota yang tercatat dan jumlah solar yang benar-benar diterima nelayan.
Salah satu kasus yang ditemukan, menunjukkan seorang nelayan yang seharusnya menerima 2.000 liter solar bersubsidi per bulan, namun hanya memperoleh 800 liter.
Menindaklanjuti temuan itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menggelar koordinasi bersama pihak Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Rabu (1/7/2026), untuk melakukan penataan ulang sekaligus pembersihan data penerima subsidi.
“Kami bersama Pak GM Pertamina dan Dinas Kelautan, berkomitmen untuk membersihkan serta menata ulang data para nelayan. Kami menargetkan proses verifikasi ini selesai dalam waktu maksimal dua minggu,” ujar Didit.
Menurutnya, penataan ulang akan diberlakukan di seluruh wilayah Bangka Belitung agar subsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak. DPRD juga akan memperketat pengawasan distribusi di lapangan serta melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan.
Langkah tersebut diharapkan, mampu menutup celah kebocoran distribusi solar bersubsidi sekaligus melindungi hak-hak nelayan agar dapat menjalankan aktivitas melaut tanpa terkendala ketersediaan BBM.
