Rencana program tersebut dibahas secara khusus dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., bertempat di Ruang Rapat Rumah Dinas Sekda Banyuasin, Kamis (5/11).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi terhadap persoalan piutang pelanggan sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan PDAM Tirta Betuah sebagai salah satu penyedia layanan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Banyuasin.
Sejumlah unsur terkait turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut, di antaranya pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin, Inspektur Kabupaten Banyuasin, Direktur Utama PDAM Tirta Betuah, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hukum, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar rencana kebijakan pemutihan piutang dapat dikaji secara komprehensif, baik dari sisi administrasi, hukum, pengawasan, maupun kemampuan keuangan perusahaan daerah.
Program pemutihan piutang ini direncanakan menjadi salah satu bentuk kebijakan yang memberikan keringanan kepada pelanggan PDAM Tirta Betuah yang selama ini masih memiliki tunggakan pembayaran rekening air minum.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat membuka kesempatan bagi pelanggan untuk kembali menata kewajiban pembayaran rekening air, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran layanan air bersih.
Di sisi lain, program ini juga diharapkan dapat menjadi momentum pembenahan sistem administrasi piutang pelanggan, sehingga pengelolaan keuangan PDAM Tirta Betuah ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, menyampaikan dukungan terhadap rencana program pemutihan piutang tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek penting, terutama kondisi pelayanan kepada masyarakat, kemampuan keuangan perusahaan, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Banyuasin.
Menurutnya, kebijakan pemutihan piutang tidak hanya harus dilihat dari sisi pemberian keringanan kepada pelanggan, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
Hal ini penting karena PDAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang diambil harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelanggan dan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan secara berkelanjutan.
Pembahasan juga perlu memperhatikan aspek regulasi dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program nantinya memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan dan pengelolaan perusahaan daerah yang baik.
Selain memberikan keringanan kepada pelanggan, rencana program ini juga diharapkan mampu menjadi titik awal perbaikan sistem pengelolaan rekening dan penagihan. Dengan demikian, persoalan tunggakan yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan perusahaan dapat ditangani melalui mekanisme yang lebih terarah.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga memandang bahwa peningkatan kualitas pelayanan air bersih harus berjalan seiring dengan pembenahan manajemen perusahaan. Sebab, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyediakan air, tetapi juga ditunjang oleh kondisi jaringan distribusi, infrastruktur pendukung, sistem administrasi pelanggan, serta kemampuan keuangan perusahaan dalam membiayai operasional dan pengembangan layanan.
Dengan adanya kajian program pemutihan piutang ini, diharapkan tercipta solusi yang saling menguntungkan antara masyarakat sebagai pelanggan dan PDAM Tirta Betuah sebagai penyedia layanan.
Masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keringanan atas tunggakan rekening air, sementara perusahaan dapat melakukan penataan kembali administrasi piutang dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan ke depannya.
Meski demikian, rencana pemutihan piutang tersebut masih memerlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Berbagai pertimbangan teknis, administratif, hukum, serta kemampuan keuangan perusahaan akan menjadi bagian penting dalam menentukan mekanisme dan pelaksanaannya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap PDAM Tirta Betuah dapat semakin meningkatkan kinerja, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta memberikan pelayanan air bersih yang lebih optimal kepada masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen Pemkab Banyuasin dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pembenahan pelayanan air bersih tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan tunggakan pelanggan, tetapi juga menjadi bagian dari langkah besar Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memperkuat kualitas pelayanan dasar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
