BANYUASIN,inewsnusantara.com,- Para kontraktor lokal di Kabupaten Banyuasin menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid. Mereka menilai lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyebabkan kekisruhan dalam pembayaran proyek kepada pihak ketiga.
Hal ini diungkapkan Idrus Tanjung yang merupakan salah satu kontraktor lokal, dimana Idrus mempertanyakan tentang dimana tanggungjawab kepala daerah Kabupaten Banyuasin selaku pemegang amanah jalannya roda pemerintahan terhadap ratusan nasib kontraktor tersebut.
“Kalau terus model ada istilah kas lagi kosong, kan ini kerja gila, masak sebuah pemerintahan bisa terjadi kas daerah kosong. Kerja apa mereka sebagai regulasi pemerintah. Takutnya, dana proyek diputar atau dipergunakan untuk pos kegiatan yang lain dulu, atau malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi,“ ucap Idrus Tanjung dengan nada Geram.
Idrus juga menyebut, Ketua asosiasi kontraktor lokal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin lamban mengeksekusi pembayaran meskipun seluruh kegiatan proyek telah selesai. Bahkan, beberapa kontrak yang sudah siap dibayarkan gagal terealisasi akibat kendala waktu dan sistem di Bank Sumsel Babel.
Oleh karena itu Idrus Tanjung menegaskan, kini para kontraktor lokal menuntut Evaluasi Tata Kelola Keuangan Pemda Banyuasin, Para kontraktor meminta Pj Bupati segera mengevaluasi tata kelola keuangan, khususnya di BPKAD.
Pemanggilan Kepala BPKAD dan Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel, dan Komisi II DPRD Banyuasin didesak memanggil pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas masalah ini.
Selain Idrus juga menekankan Perbaikan Koordinasi Antar OPD dan lemahnya komunikasi antar OPD dinilai menjadi akar masalah kekacauan pembayaran pihak ketiga.
“Dampak yang dialami Kontraktor
banyak kegiatan yang di-SPH-kan tanpa pemberitahuan dan tanpa dasar yang jelas. Proses pencairan dana yang telah di-SP2D-kan dihentikan dan berkas dikembalikan tanpa solusi,” cetus Idrus.
Idrus juga menuturkan, akibat kejadian ini para kontraktor lokal di Kabupaten Banyuasin kesulitan memutar modal dan tidak mampu membayar upah pekerja, yang menimbulkan stres dan kerugian besar.
Belum lagi derita yang dirasakan para pekerja yang selama ini mengabdi pada kami kontraktor yang mengerjakan proyek. Saat ini kondisi mereka (para pekerja) cukup sengsara, lantaran tak lagi punya biaya untuk menghidupi keluarga.
Aksi dan Harapan Para kontraktor bersama asosiasi lokal Banyuasin berencana melakukan aksi untuk mempertanyakan hak-hak mereka yang terabaikan. Mereka menuntut Muhammad Farid sebagai Pj Bupati untuk bertanggung jawab penuh dan mengambil langkah serius agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami berharap evaluasi total dilakukan agar kinerja keuangan Pemda Banyuasin membaik. Kepala BPKAD, Dra. Yuni Khairani, juga harus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujar perwakilan kontraktor yang lainnya menambahkan.
Sementara itu, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan, bahwa banyak faktor penyebab hal tersebut, salah satu faktor terbesar adalah banyak nya pengajuan pencairan kegiatan yang di ajukan oleh OPD ke BPKAD dan Bank Sumsel di penghujung tahun.
“Seharusnya dapat diajukan sejak awal, dan ada nya pergantian petugas baru oleh pihak Bank Sumsel Pangkalan Balai, sehingga petugas baru agak kewalahan memproses pencairan tersebut,” ujar Erwin Ibrahim.
Selain itu, Kata Erwin, untuk kegiatan yang bersumber dari APBD tetap akan kita bayar, di tahun 2025 dan skema sumber dana sudah di siapkan melalui dana DBH KBLB yang akan dibayarkan di tahun ini pada anggaran perubahan.
“Hari ini, kami telah menuntaskan BPKAD dan tim, untuk berkonsultasi ke pihak kementerian keuangan terkait kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU), untuk melakukan proses pembayaran,” tutup Erwin. (Adm).
