Bangka, INC,. – Pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan komitmennya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan melalui rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Bupati Bangka Syahbudin, mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, serta pendanaan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan sebelumnya dan target kinerja pada tahun mendatang.
Menurutnya, APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya terlepas dari berbagai hal tersebut, kita perlu optimis dalam melangkah ke depan. Optimisme tersebut bukanlah tanpa rasional yang terukur,” ujar Syahbudin.
Ia menyebutkan, sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 75,38, sementara angka kemiskinan berada di kisaran 4 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp63,27 juta per tahun, sedangkan gini ratio tercatat sebesar 0,2 yang menunjukkan tingkat pemerataan ekonomi cukup tinggi.
Untuk tahun 2027, Pemkab Bangka menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,69 persen. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan per kapita menjadi Rp65,33 juta, IPM naik menjadi 75,77, serta mempertahankan gini ratio di angka 0,205 agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Dengan target-target tersebut, kami ingin kesejahteraan masyarakat terus meningkat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.
Syahbudin menambahkan, guna mewujudkan sasaran tersebut pemerintah daerah akan melakukan reformasi kebijakan makroekonomi secara terukur, sekaligus menyusun APBD yang sehat, berkualitas, dan berkesinambungan.
Pemkab Bangka juga akan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi kebijakan fiskal bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan sektoral maupun regional.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan mengarahkan belanja APBD agar lebih banyak terserap pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas perekonomian, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kita juga akan memastikan, bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk biaya rutin dan belanja barang yang kurang produktif,” pungkas Syahbudin.
