Bangka, INC,. – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Agung Setiawan, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Air Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Minggu siang (18/01/2026).
Kegiatan reses tersebut, dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat guna menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi warga, mulai dari ketenagakerjaan, validasi data bantuan sosial, hingga kondisi infrastruktur lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Agung Setiawan memberikan edukasi penting kepada masyarakat terkait rencana bekerja ke luar negeri. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur jalur ilegal, mengingat maraknya kasus warga Bangka Belitung yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedur resmi, khususnya ke Kamboja dan Myanmar.
Ia menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat lima warga asal Kabupaten Bangka yang belum kembali dari Myanmar, sehingga hal tersebut menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Agung menjelaskan, bekerja ke luar negeri diperbolehkan, namun harus melalui jalur legal agar keselamatan dan hak-hak tenaga kerja dapat terlindungi dengan baik.
Selain itu, ia juga memberikan pemahaman kepada para ketua RT mengenai pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4. Menurutnya, keakuratan data menjadi kunci agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Ia menyoroti masih sering terjadinya ketidaksesuaian data, seperti masyarakat mampu yang justru menerima bantuan sosial, sementara warga kurang mampu tidak terdata. Oleh karena itu, peran RT dinilai sangat penting karena paling mengetahui kondisi riil warganya.
Dengan jumlah kepala keluarga yang terbatas di setiap lingkungan, RT diharapkan mampu melakukan pendataan secara berkelanjutan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, mulai dari desil satu hingga seterusnya.
Agung juga menyampaikan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Sejumlah jalan lingkungan masih berupa tanah merah dan belum tersentuh pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi, tersebut harus terus dikawal melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat kelurahan maupun lingkungan, dengan melibatkan partisipasi aktif perangkat dan RT setempat.
Menurutnya, pengawalan data dan aspirasi masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD. Jika tidak dikawal bersama, maka persoalan bantuan dan pelayanan publik akan terus berulang dan berdampak langsung pada masyarakat maupun wakil rakyat.
Ia mengatakan komitmennya, untuk terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dalam persoalan administrasi pertanahan agar seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Melalui reses tersebut, Agung Setiawan mengungkapkan, bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan terus dikawal agar dapat diwujudkan secara bertahap, demi terciptanya pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran.
Ia menegaskan komitmennya, sebagai wakil rakyat untuk terus berjuang bersama masyarakat dan bekerja demi kepentingan rakyat.
