BANYUASIN,inewsnusantara.com,- Bupati Banyuasin Dr H Askolani SH MH mengikuti Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Banyuasin masa persidangan II tahun 2025 pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2024. Pembahasan LKPJ akan berlangsung dimulai tanggal 11 – 17 April 2025.
Paripurna terbuka Dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Pembahasan – Pimpinan & Anggota LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin Jumat (11/4).
Dalam laporannya Bupati menjelaskan pada Tahun 2024 yang lalu adalah tahun yang masih penuh upaya untuk pemulihan terutama sektor perekonomian, kebijakan Pemerintah Pusat terkait Anggaran Dana
Transfer Pusat yang difokuskan untuk mengantispiasi dan penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting dan penanganan inflasi.
“Dengan segala upaya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuasin berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, perbaikan angka kemiskinan, prevalensi stunting dan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik,” ujar Askolani.
Hal ini tentunya bukan hanya berkat upaya pemerintah tapi dukungan dari semua masyarakat, dunia usaha serta dukungan dewan legislatif untuk senantiasa melakukan perbaikan, sambil tetap siaga, waspada dan menetapkan upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan.
“Salah satunya terutama menghadapi musim hujan diawal tahun ini memerlukan dukungan, kepedulian dan upaya yang terpadu dari seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah,” ujarnya.
Semua pembangunan yang dilaksanakan lanjutnya, bertujuan untuk meningkatan produktivitas serta daya saing daerah agar mampu meningkatkan nilai tambah bagi Kabupaten Banyuasin.
Pembangunan daerah yang telah terlaksana dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa upaya bersama dalam mencapai berbagai target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin, secara bertahap terus dilakukan dan Alhamdulillah, bukan hanya diakselerasi oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah semata.
Akan tatapi juga oleh kearifan lokasi lokal melalui swadaya dan gotong royong masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
“Secara garis besar dilaporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara operasional dibiayai dengan APBD 2024 dapat terselenggara melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah,” terangnya.
“Selanjutnya secara garis besar akan disampaikan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan, program hasil pembangunan tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tugas desentralisasi baik bersifat wajib maupun pilihan dan penunjang, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,” bebernya.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah, mulai dari kapasitas keuangan daerah, sebagai bagian untuk memberikan kemudahan informasi bagi publik dalam memahami kondisi umum perencanaan dan realisasi sumber-sumber keuangan daerah yang telah menopang kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024.
Pada tahun 2024 ini, lanjut dia merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026, dimana merupakan tahun transisi pemerintahan baik dilevel daerah juga nasional.
Untuk itu beberapa capaian yang telah diperoleh berbagai kemajuan yang cukup berarti baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan kemasyarakatan, akan tetapi tetap harus diakui bahwa diantara keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perhatian bersama, untuk segera dituntaskan.
“Untuk itu kami terus mengharapkan dukungan, kerjasama, masukan dan saran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta partisipasi dari semua elemen masyarakat. Kami menyadari bahwa belum semua harapan masyarakat dapat kami wujudkan,” tuturnya.
“Namun kita semua percaya bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan tergantung pada segenap komponen daerah yang ditopang oleh tiga pilar utama yakni, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha,” harapnya. (Adm)
