PPWI OKI: Pejabat Tidak Sanggup Melayani Masyarakat, Silakan Mundur

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 21:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

OGAN KOMERING ILIR, inewsnusantara.com-Keluarga besar Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), di bawah kepemimpinan M. Abbas Umar, menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat, mengawal kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

M. Abbas Umar menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka. Oleh karena itu, setiap pejabat yang menerima amanah untuk melayani masyarakat wajib menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi integritas, serta menghormati hak masyarakat atas pelayanan dan informasi. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu, 21 November 2026.

“Jika tidak sanggup menjalankan tugas sebagai pejabat, silakan mengundurkan diri. Jabatan merupakan amanah, bukan sarana untuk mengejar kekuasaan semata. Jadilah pejabat yang baik dan jujur, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta sampaikan informasi yang benar, jelas, dan bermanfaat,” tegas Abbas.

Menurutnya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dari pemerintah. Masyarakat hanya mengharapkan pelayanan yang layak, keterbukaan informasi, serta kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Baca Juga :  Alarm Diabetes di Kalangan Remaja, Dosen Poltekkes Pangkalpinang Edukasi Siswa SMAN 4

 

Masyarakat Membutuhkan Kepastian, Bukan Janji

Abbas menilai bahwa salah satu persoalan yang kerap menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat adalah ketika aspirasi telah disampaikan, tetapi tanggapan yang diterima hanya berupa janji tanpa kejelasan mengenai tindak lanjut.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan. Setiap laporan, keluhan, maupun permohonan informasi seharusnya ditanggapi secara profesional melalui penjelasan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pejabat publik harus mampu membedakan kepentingan pribadi dari tanggung jawab jabatan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui tindakan nyata, kejujuran, dan kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan.

 

PPWI Berkomitmen Mengawal Kepentingan Rakyat

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan warga, PPWI OKI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawal berbagai persoalan terkait pelayanan publik.

Abbas menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat maupun insan pers seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh para pejabat, bukan dianggap sebagai ancaman. Kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Baca Juga :  Komitmen Dampingi Petani, Aiptu Amran Firdaus Sosialisasikan Harga Jagung

“Jangan alergi terhadap kritik. Pers dan masyarakat bukan musuh pemerintah. Kami ingin pelayanan publik semakin baik, informasi terbuka, dan masyarakat memperoleh haknya. Apabila pejabat bekerja dengan baik dan jujur, tentu akan kami apresiasi,” ungkapnya.

Ketua PPWI OKI menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan sejumlah pejabat di Kabupaten OKI yang dinilai tidak menunjukkan etika dan moral yang baik. Laporan tersebut telah mendapat respons dan tindak lanjut dari Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si.

Ia berharap seluruh pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang adil dan bebas dari diskriminasi.

“Masyarakat hanya meminta kepastian, bukan janji. Jadilah pejabat yang baik, jujur, dan benar-benar hadir untuk rakyat. Jika tidak sanggup menjalankan amanah, jangan memaksakan diri untuk tetap menduduki jabatan,” tutup Abbas.

Berita Terkait

Rapat BPBD OKI Disebut Tertutup, Wartawan Dilarang Meliput, Advokat Soroti Potensi Pelanggaran UU Pers dan Keterbukaan Informasi Publik
Api Padam Setelah Hujan, PPWI OKI Pertanyakan Pertanggungjawaban Dana Karhutla Rp20 Miliar
M. Abbas Umar Ikuti Workshop Jurnalistik Internasional dan Terima Piagam Penghargaan
Gerakan Belida Asri, Polres OKI Libatkan Seluruh Polsek Bersihkan Mako hingga Lingkungan Permukiman
Kejati Sumsel Diminta Usut Proyek Cetak Sawah Ogan Ilir
Kapolres OKI Gerakkan 1.520 Pohon Setiap Minggu Untuk Pulihkan Lahan Bekas Karhutla
Polres OKI Ajak Warga Serigeni Lama Jaga Lingkungan Lewat Green Policing
Ketua PPWI OKI Laporkan Oknum Pejabat yang Diduga Tak Beretika, Bupati Muchendi Siap Tindaklanjuti

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:16 WIB

Rapat BPBD OKI Disebut Tertutup, Wartawan Dilarang Meliput, Advokat Soroti Potensi Pelanggaran UU Pers dan Keterbukaan Informasi Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 23:04 WIB

Api Padam Setelah Hujan, PPWI OKI Pertanyakan Pertanggungjawaban Dana Karhutla Rp20 Miliar

Sabtu, 21 November 2026 - 21:47 WIB

PPWI OKI: Pejabat Tidak Sanggup Melayani Masyarakat, Silakan Mundur

Sabtu, 21 November 2026 - 21:12 WIB

M. Abbas Umar Ikuti Workshop Jurnalistik Internasional dan Terima Piagam Penghargaan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:37 WIB

Gerakan Belida Asri, Polres OKI Libatkan Seluruh Polsek Bersihkan Mako hingga Lingkungan Permukiman

Berita Terbaru