Pangkalpinang, INC, – Anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung, Ustadz Zuhri, menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sebagai arah pembangunan masa depan di Bangka Belitung.
Hal itu disampaikannya saat, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang mengangkat tema khusus mengenai pembangunan berkelanjutan di daerah tambang.
Menurut Ust. Zuhri, Bangka Belitung membutuhkan gagasan dan rumusan konkret terkait pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Berbagai masukan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan peserta forum akan dirumuskan untuk disampaikan kepada MPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Karena Babel merupakan daerah tambang, maka pembangunan ke depan harus memperhatikan aspek lingkungan. Pemikiran dan gagasan masyarakat Babel ini akan kami rumuskan dan kami sampaikan ke MPR RI,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah gagasan strategis mengemuka, di antaranya mengenai indeks kulong sebagai instrumen pengelolaan lingkungan pascatambang serta pentingnya penguatan pendidikan ekologi sejak usia dini.
Ust. Zuhri menilai, pendidikan lingkungan perlu mulai diterapkan secara sistematis melalui sekolah-sekolah agar kesadaran menjaga alam tumbuh sejak dini.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun bahan ajar dan materi edukasi lingkungan yang dapat dimanfaatkan sekolah, termasuk sebagai muatan lokal. DPD RI, kata dia, siap memfasilitasi upaya tersebut agar memiliki tindak lanjut yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai diskusi ini berhenti sebagai wacana, harus ada langkah konkret yang bisa diterapkan di sekolah dan masyarakat. Kalau sekolah ingin membuat muatan lokal tentang lingkungan, minimal bahan dan materinya sudah tersedia untuk terus disempurnakan bersama,” katanya.
Ust. Zuhri juga menegaskan bahwa, isu lingkungan harus menjadi perhatian berkelanjutan di Bangka Belitung.
Selama masih memiliki kewenangan di tingkat pusat, ia berkomitmen membawa berbagai aspirasi daerah, baik ke MPR RI maupun DPD RI, agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan nasional.
