BANYUASIN,inewsnusantara.com,- Bupati Banyuasin Dr H Askolani SH MH, bersama Wakil Bupati Netta Indian SP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan tema “Sinergitas Forkopimda dan Tokoh Masyarakat Dalam Mendukung Program Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera Berkelanjutan.
Rapat yang digelar di Auditorium Pemkab Banyuasin, Senin (2/6) dan
turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH MSi, Sekretaris Daerah Banyuasin Ir Erwin Ibrahim ST MM MBA IPU ASEAN Eng, dan jajaran kepala OPD terkait.
Bupati Banyuasin H Askolani mengatakan, ia bersama Wakil Bupati Banyuasin telah melakukan beberapa kegiatan dalam mewujudkan visi misi Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera Berkelanjutan. Yang mana di dalamnya ada 5 visi, 7 program prioritas, 5 program pro rakyat, dan 12 gerakan bersama masyarakat.
“Saya dengan Bu Netta, dibantu sekretaris daerah, para staff ahli, para asisten, kepala dinas, kepala badan beserta perangkat daerah lainnya alhamdulillah sudah melakukan banyak hal selama 103 hari kerja,” jelasnya.
“Tujuan dari visi misi ini untuk mewujudkan Banyuasin yang berdaya saing aman, nyaman, warga yang kreatif, yang beriman dan bertakwa, serta adil dan sejahtera,” timpalnya.
Ia juga menjelaskan 7 program prioritas yang dimaksud, yakni Infrastruktur Bagus, Banyuasin Cerdas, Banyuasin Sehat, Banyuasin Terbuka, Banyuasin Religius, Banyuasin Membangun, dan Banyuasin Prima.
Program ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir dan menunjukkan hasil yang positif. Salah satu hasilnya adalah angka kemiskinan pada 2023 yang mencapai 13%, turun hingga 9,38% selama 5 tahun kepemimpinan Bupati Askolani.
Menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta mampu meningkatkan angka IPN. Hal ini dapat terwujud karena konsisten, kompak dan bersatu.
Dalam rapat ini, ada beberapa isu yang dibahas, yaitu, Infrastruktur : Kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
Meningkatkan potensi daerah melalui produk dan nilai tambah produk unggulan, Tingginya ketergantungan pada sektor primer.
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, Perubahan iklim dan bencana,
Efisiensi tata kelola pemerintahan pelayanan dan reformasi birokrasi.
Untuk mengatasi masalah-masalah ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak. Lalu optimalisasi pendapatan keuangan dan pengeluaran keuangan, serta literasi dan pelatihan dalam rangka menjalankan program nasional Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. (Adm)
