PALEMBANG -INC, -Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus mematangkan rencana renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, memimpin Rapat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026 bersama jajaran Camat, Lurah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, serta pihak Balai Perumahan untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Aprizal Hasyim mengungkapkan bahwa Kota Palembang mendapatkan alokasi bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementerian terkait. “Kota Palembang mendapatkan jatah sebanyak 1.000 unit rumah yang akan dibantu melalui program BSPS tahun ini,” ujarnya.
Dia mengatakan program ini dikhususkan bagi masyarakat kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang memiliki rumah tidak layak huni. “Setiap unit rumah yang terpilih akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Syaratnya status kepemilikan tanah harus merupakan hak milik pribadi dan tidak dalam kondisi sengketa,” katanya.
Saat ini, Pemkot Palembang sedang berfokus pada tahap Verifikasi Teknis (Pertek). Aprizal menekankan pentingnya akurasi data di lapangan agar bantuan jatuh ke tangan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami bersama pihak Balai, Lurah, dan Camat sedang bekerja melakukan verifikasi teknis. Kita ingin memastikan masyarakat yang mendapat bantuan ini memang sesuai, pas, dan tanahnya tidak bersengketa,” jelasnya.
Program ini merupakan bagian dari atensi langsung Walikota Palembang dan Wakil Walikota Palembang untuk menurunkan angka kemiskinan melalui perbaikan kualitas hunian masyarakat. Dan jika seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar, proses fisik renovasi rumah diharapkan dapat segera terlaksana dalam tahun ini.
