Pangkalpinang, INC,. – Ribuan penambang di Pulau Belitung dan Belitung Timur kini menghadapi ketidakpastian setelah pembelian pasir timah masyarakat terhenti.
Kondisi ini mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi. Ia mendesak PT Timah Tbk segera bergerak dan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mencari solusi sebelum persoalan semakin membebani ekonomi masyarakat.
“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur,” tegas Beliadi.
Politikus Partai Gerindra itu menilai persoalan administrasi dan teknis terkait RKAB tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akses untuk menjual hasil tambangnya.
Beliadi bahkan menawarkan opsi agar pasir timah dari Belitung sementara dikirim ke fasilitas pembelian PT Timah di Pulau Bangka. Menurutnya, mekanisme dan pengawasan teknis dapat diatur perusahaan bersama pemerintah daerah.
“Misalnya, pasir timah dari Belitung dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil tambangnya,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat segera diselesaikan melalui komunikasi intensif antara PT Timah dan pemerintah daerah.
“Ini sebenarnya persoalan kecil kalau komunikasi berjalan dengan baik. PT Timah sebagai BUMN harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar solusi bisa segera ditemukan,” katanya.
Beliadi juga menyoroti persoalan serupa yang disebut berulang hampir setiap tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem agar masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam menjual hasil tambang.
“Setiap tahun persoalan seperti ini selalu muncul. Berbulan-bulan masyarakat kesulitan menjual timahnya. PT Timah harus berbenah agar masalah ini tidak terus terulang,” tegasnya.
Bagi Beliadi, persoalan ini bukan semata urusan administrasi pertambangan. Ada ribuan keluarga yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas tersebut.
“Ini sudah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penambang di Pulau Belitung. Semua pihak harus sigap dan secepat mungkin mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin dirugikan,” pungkasnya.
