OGAN KOMERING ILIR (OKI), inewsnusantara.com– Realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang disebut mencapai Rp20 miliar menjadi sorotan. Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) OKI, M. Abbas Umar, mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut, terutama terkait efektivitas penanganan karhutla yang selama ini terjadi di wilayah OKI.
Abbas menilai, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka ke mana saja aliran anggaran tersebut, apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sejauh mana dampaknya terhadap penanganan karhutla di lapangan.
Menurutnya, anggaran yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana harus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, mengingat karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi.
Rp20 Miliar Bukan Anggaran Kecil, Publik Berhak Tahu
Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, mempertanyakan realisasi anggaran yang disebut mencapai Rp20 miliar tersebut. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana, hingga laporan pertanggungjawabannya.
“Kalau benar anggaran penanganan karhutla mencapai Rp20 miliar, masyarakat berhak mengetahui penggunaannya. Ke mana saja aliran dana tersebut, kegiatan apa yang dilaksanakan, berapa yang digunakan untuk operasional, pengadaan peralatan, dan bagaimana hasilnya di lapangan?” ujar Abbas.
Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pengelolaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketika Hujan Datang, Persoalan Karhutla Mereda
Abbas juga menyoroti kondisi penanganan karhutla yang kerap menjadi perhatian saat musim kemarau. Ketika hujan mulai turun, kebakaran dan asap perlahan mereda. Namun, menurutnya, kondisi tersebut jangan sampai membuat evaluasi terhadap penggunaan anggaran penanggulangan karhutla berhenti begitu saja.
“Ketika hujan datang, api mungkin padam. Tetapi pertanggungjawaban anggaran tidak boleh ikut menghilang. Dana penanggulangan bencana harus jelas penggunaannya, jelas hasilnya, dan dapat diperiksa,” tegasnya.
Ia meminta agar seluruh kegiatan penanganan karhutla yang menggunakan anggaran negara didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
PPWI OKI meminta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penanganan karhutla memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Klarifikasi diperlukan dari instansi terkait, khususnya mengenai sumber anggaran, dasar penetapan nilai Rp20 miliar, rincian realisasi, program yang dilaksanakan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Abbas menilai, keterbukaan merupakan langkah penting untuk menghindari munculnya dugaan penyimpangan maupun prasangka di tengah masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan bencana justru menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Jika penggunaannya benar, sampaikan data dan bukti realisasinya secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya,” katanya.
PPWI OKI Minta Transparansi dan Audit Jika Diperlukan
PPWI OKI mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membuka informasi realisasi anggaran penanganan karhutla secara rinci. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan laporan realisasi, Abbas meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pengawasan yang berwenang.
Menurutnya, anggaran bencana harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan administrasi.
“Jangan sampai dana bencana menjadi bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika semuanya sesuai aturan, tunjukkan transparansi. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, harus ada penindakan sesuai hukum,” pungkas Abbas.
PPWI OKI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan perjuangan terhadap kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong tata kelola anggaran pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Api Padam Setelah Hujan, PPWI OKI Pertanyakan Pertanggungjawaban Dana Karhutla Rp20 Miliar












